Membaca Musik dan Politik


Apa yang kita bayangkan saat mendengar kata ‘musik’ dan ‘politik’ disatukan? Apakah kita kemudian langsung membayangkan ‘lagu protes’? Iwan Fals? Kantata Takwa? Punk? Marjinal? Hip-Hop? Homicide? Tentu tak ada salahnya membayangkan kaitan musik dan politik dengan itu semua. Kita telah begitu akrab dengan hal tersebut, tapi benarkah sisi politik dari sebuah lagu atau karya musik hanya dapat dilihat dengan cara yang demikian?
Ada pula pandangan yang membedakan kategori musik menjadi lagu politis dan lagu non-politis atau lagu cinta. Dalam hal ini, lagu bertema cinta seringkali dilihat sebagai hal yang rendahan, apolitis, dan terasing. Disadari atau tidak, kategorisasi macam ini merupakan sebuah wacana yang telah terlanjur kita terima sehari-hari.
Dengan adanya kategori macam ini; lagu protes dan lagu cinta, lalu bagaimana menempatkan lagu cinta? Apakah ia hanya dapat dipandang sebagai budaya pop yang rendahan, musik jualan dan tak punya nilai apa-apa bagi kehidupan? Lalu bagaimana dengan Lagu Bongkar milik Iwan Fals, yang dulu dianggap sebagai musik revolusioner, protes keras terhadap rezim Orde Baru, dan kini berakhir pada sebatas slogan iklan kopi instan? Bukankah dengan menyadari bahwa musik pop ada di wilayah niaga, maka dia akan selalu lekat dengan komodifikasi.
Tulisan ini tidak akan dimaksudkan sebagai sebuah esai yang mengulas secara mendalam musik pop dan lagu cinta. Tetapi, tulisan ini bermaksud untuk memberikan sebuah pengantar tentang bagaimana memandang musik dan politik melalui cara pandang yang lain; melalui analisis wacana. Tulisan ini pun tidak bermaksud untuk membela lagu cinta, atau pun menihilkan karya-karya politis yang bertemakan perlawanan. Saya hanya ingin mengajak untuk mendiskusikan musik dan melacak praktik kuasa yang bekerja di dalamnya. Sehingga dalam memahami politik dan musik tidak kemudian hanya dengan cara pandang yang tunggal.
1
Sebelum lebih jauh mengemukakan sisi politis dari lagu cinta, atau mengemukakan cara pandang lain dalam menanggapi lagu cinta, ada baiknya terlebih dahulu kita coba pahami lagi pengertian politik yang akan kita bahas kali ini. Politik, seringkali dipahami sebagai suatu cara atau upaya yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Suatu siasat yang dilancarkan seseorang atau golongan agar orang lain bersedia mewujudkan apa yang dikehendaki seorang atau golongan tersebut.
Lebih jauh lagi, politik kerap dipersempit maknanya dengan mengaitkannya dengan hal-hal formal kelembagaan, seperti partai politik, kampanye, presiden, negara, dan hal institusional lainnya. Mungkin tiada yang salah dengan cara pandang yang demikian. Tapi, perlu kita pahami juga, bahwa memahami definisi politik tidaklah dapat hanya melalui cara pandang yang tunggal. Menafsir politik adalah menafsir kuasa. Politik juga dapat dimaknai sebagai sebuah diskursus. Ia bisa jadi terwujud dalam hal yang remeh temeh. Jangan selalu membayangkan kekuasaan dalam wujud yang selalu menyeramkan; represif dan licik (Haryatmoko, 2012: 12).
Dalam hal ini, saya mencoba mendasarkan konsep politik dan kekuasaan pada cara pandang Michel Foucault. Kuasa dapat mewujud dalam hal-hal yang tidak kita sadari. Nilai-nilai yang diterapkan dalam keluarga, norma dan disiplin yang terbentuk dalam sekolah dan lingkungan sosial juga dapat menghadirkan sebuah wacana (diskursus) yang kemudian dipatuhi. Pada titik itulah, kita dapat melihat bagaimana kuasa bekerja. Ia dapat hadir pada seluruh aktivitas kehidupan kita, mereproduksi nilai, membentuk norma dan membuat kita patuh terhadap hal tersebut. Katakanlah, konsep ini mungkin memiliki kesamaan pada teori Hegemoni. Tapi lebih jauh, konsep wacana yang dijabarkan oleh Foucault memiliki cara kerja dan kekhasan yang lain.
Wacana bisa diproduksi, direproduksi, dihilangkan, dan dimunculkan kembali. Foucault memberi penekanan penting terhadap pembacaan wacana dalam rentang historis. Ia bisa muncul dan menunjukkan praktiknya pada rentang periode tertentu dan sementara. Kekuasaan tidak lagi dipandang memiliki sifat yang represif, melainkan produktif. Hal ini berpengaruh pada cara pandang kita dalam melihat sebuah perlawanan; pemberontakan; atau anti-kuasa. Perlawanan atau anti-kuasa tidak lagi semata-mata dipandang berasal dari luar kekuasaan atau wacana. Ia bisa saja lahir justru dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan tidak lagi dipandang bahwa ia terpusat atau hanya dimiliki oleh segolongan orang. Ia bersifat tersebar (Haryatmoko, 2012: 12). Pada praktiknya, kekuasaan ditunjukkan melalui kemampuannya membangun suatu bangunan pengetahuan yang direpresentasikan ke dalam sistem bahasa yang disebut wacana. Wacana, menurut Foucault, berarti berbicara tentang aturan-aturan, praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan (statement) tertentu yang bermakna pada suatu rentang historis tertentu (Hall, 1997: 44).
Wacana bisa hadir dalam bentuk ide, opini, hukum, moralitas, ataupun pandangan hidup yang dibentuk atau dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi cara seseorang dalam berpikir dan bertindak agar menyesuai dengan yang diinginkan pembentuk wacana. Wacana bersifat mengisolasi, mendefinisikan, dan memproduksi obyek pengetahuan (Hall, 1997: 44).
Namun memandang politik dengan cara pandang ini pun bukan merupakan satu-satunya cara pandang yang dapat digunakan. Dalam hal ini, saya coba mengemukakan cara pandang yang bagi saya menarik. Cara pandang Foucault memiliki kekhasan yang dapat menerabas batas displin seperti politik, seni, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Karena itulah, dengan cara pandang ini saya mencoba membahas praktik kuasa yang bekerja dalam musik.

2
Banyak jalan untuk membaca praktik kuasa dalam musik. Pertimbangan bentuk musik (komposisi musik dan jenis musik), irama, pemilihan instrumen, serta lirik dalam sebuah lagu dapat dibaca sebagai satu kesatuan utuh, yang kemudian dapat dibaca sebagai sebuah wacana. Ambil contoh, pembredelan Koes Plus pada era Soekarno menyiratkan suatu wacana tertentu. Apakah dalam kasus tersebut yang dipersoalkan oleh Paduka Jang Mulia hanya persoalan liriknya? Apakah komposisinya yang menyerupai The Beatles, Everly Brothers tidak menjadi persoalan? Tentu dengan melihat kasus ini dapat kita baca, bahwa persoalan utama kuasa wacana dalam musik bukan semata persoalan lirik.
Adanya pandangan bahwa sebuah karya musik dapat dilihat dan dibedakan menjadi lagu politis dan lagu non-politis—dalam hal ini seringkali lagu yang bertema cinta seringkali dilihat sebagai hal yang rendahan, apolitis, dan terasing—juga saya rasa telah menjadi sebuah wacana yang kita terima sehari-hari. Lagu cinta, dalam pandangan saya dapat juga dilacak sisi politisnya. Ia mungkin bisa saja membicarakan hal-hal yang personal dan seringkali dirasa tidak penting. Kritik terhadapnya pun tidak kurang banyak. Setiap rezim seperti memiliki kebijakan tersendiri dalam menyikapi lagu cinta.
Satu contoh lagi, pengaturan penempatan CD dalam toko musik menandakan suatu wacana tertentu dalam melakukan kategori musik sesuai dengan genre-nya. Apa yang menyebabkan toko musik memiliki otoritas untuk menatanya semau mereka, atau menurut pada wacana genre musik yang telah ada? Pemusik mungkin boleh saja menyangkal atau menolak keterkaitannya pada aliran musik tertentu, api apa daya mereka di hadapan pemilik toko musik. Kuasa dalam hal ini mengejawantah dalam rak-rak dalam toko kaset.
Perdebatan tentang genre memang panjang dan seperti tak berujung. Yampolski (2001), menyatakan bahwa penyematan genre tradisional dan sejenisnya bisa diukur dengan derajat ketidakhadiran pengaruh Asing. Zorn (1999) berpendapat bahwa penyematan label genre tidak lain adalah sebuah strategi pemasaran. Sementara Frith menjelaskan bagaimana praktik sosial dan musikal, genre tidak lahir dari ruang hampa yang serta merta memberi batasan yang tegas. Penelitian Frith menyebutkan bahwa, musisi dan kritikus, penjual dan pendengar, bersepakat bahwa penyematan suatu genre tidak bisa ditentukan dari luar. Semua itu diproduksi dalam praktik sosial sehari-hari mulai dari penciptaan, penjualan, hingga pendengaran musik (Frith 1989: 101).
Musik, sebagaimana dituturkan Small (1998), bukanlah sebuah benda, melainkan sebentuk kegiatan. Musik adalah suara yang terorganisir secara manusiawi (Blacking 1973: 3), ia bisa diterima oleh segenap kelompok masyarakat (Stokes 1994: 5). Jika ingin menarik lebih jauh kaitan antara musik dan politik, Plato pernah menyebutkan dalam The Republic, bahwa dalam negara perlu diciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Musik merupakan satu hal penting yang ditekankan Plato untuk mencapai harmonisasi tersebut. Prinsip harmoni dalam musik, menurut Plato memiliki kesamaan dengan prinsip numerik dalam jalannya kosmos.
Pelacakan jejak praktik kuasa dalam musik menjadi suatu kerja yang penting. Karena hal ini dapat membawa kita menyentuh persoalan-persoalan lain di luar unsur yang terkandung dalam musik itu sendiri. Industrialisasi, perilaku rezim dan sikap politiknya, perubahan teknologi informasi, perubahan nilai dan norma, semua memberi pengaruh dan konteks terhadap sebuah karya musik. Bahkan kepada karya musik yang dianggap terisolasi dan terasing.
Kerja melacak praktik kuasa dalam musik tidak melulu hanya dapat dilakukan melalui pembedahan lirik saja. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, semua unsur yang membangun musik tersebut dapat ditelusuri. Sebagai proses, kerja ini tidak semata-mata kerja yang menginginkan hasil penyibakkan tabir makna yang terkandung dalam sebuah lagu. Kerja pengarsipan dan pencatatan statement yang terkandung dalam sebuah lagu juga merupakan salah satu cara untuk melacak praktik kuasa dalam musik.
Lebih jauh, penelitian yang saya kerjakan pada tahun 2012 kiranya dapat memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana kerja pelacakan wacana dan praktik kuasa bekerja dalam sebuah musik. Kiranya tulisan ini dapat mengantarkan kita untuk bersama-sama mendiskusikan persoalan musik dan politik lebih jauh lagi. Dengan beragam sudut pandang yang mungkin tidak saya jelajahi; yang itu berasal dari teman-teman, dan bagaimana saya akan mencoba memaparkan sudut pandang yang sering saya gunakan dalam melakukan penelitian tentang musik.
Terima kasih. Selamat berdiskusi. (Irfan R. Darajat**)

*Sebuah Pengantar untuk diskusi “Musik dan Politik” yang merupakan kerjasama Heartcorner Collective dengan Komunitas Bhinneka Ceria. Purwokerto, Sabtu, 27 Juni 2015.
** Penulis buku Nyanyian Bangsa; Telaah Musik Sujiwo Tejo Dalam Menghadirkan Wacana Identitas Dan Karakter Bangsa, Penerbit PolGov, Department of Politics & Government – FISIPOL UGM, 2014, Yogyakarta. Lahir di Purbalingga, 22 Oktober 1988. Lulusan Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM (2012), melanjutkan studi di Kajian Budaya dan Media Sekolah Pasca-Sarjana UGM. Saat ini banyak beraktivitas di Yogyakarta.

Previous Mewujudkan Mimpi dan Mendorong Batas Ambisi
Next Lies!, Hands Upon Salvation, Deconsecrate (3 Way Split)